DPRD Sulbar Gelar RDP Bersama OPD Sikapi Isu Dugaan Penjualan Pulau Malamber

1
SULBAR-DPRD Sulbar menggelar rapat dengar pendepat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar terkait dengan adanya issu penjualan pulau Malamber yang ada di kecamatan Balabalakang Kabupaten Mamuju, Senin (22/6/2020).
Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, hadir pada rapat tersebut ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, wakil ketua Abdul Rahim, wakil ketua Abdul Halim, dan beberapa anggota DPRD Sulbar lainnya, seperti Muslim Fattah, Sukardi M Noer, Ir. Abidin, dan Hatta Kainang.
Sementara OPD Pemprov Sulbar yang hadir yakni biro Pemerintahan, biro Hukum, dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar.
Dalam penyampaiannya, ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, dengan adanya kasus ini kita harus bisa lebih menjaga dan memantau semua pulau-pulau yang ada di Sulbar bahkan daerah-daerah pegunungan.
Selain itu, ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi juga menuding Pemkab Mamuju kurang serius memperhatikan pulau Balabalakang dan sekitarnya.
“Pemda Mamuju kurang perhatian di pulau tersebut, Balabalakang harus dijaga dengan baik, jika tidak maka akan lepas diambil orang. Begitu pula batas di Pasangkayu dan Mamasa harus kita jaga sebab kalau tidak dijaga maka akan banyak kasus seperti ini,” ucap Suraidah
DPRD Sulbar Rapat dengar Pendapat bersama Pimpinan OPD Pemprov Sulbar, Senin (22/6/2020)
Sementara itu, wakil ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menegaskan bahwa Pemprov Sulbar harus bersikap jelas dan harus menjadi garda terdepan menjaga dan melindungi daerah ini.
Ia juga mengatakan, sampai saat ini sikap Pemprov Sulbar seperti langkah hukum belum ada. Jika Pemprov Sulbar diam maka DPRD Sulbar akan dorong hal ini ke pansus,”kata Abd Rahim.
“Untuk eksekutif, apakah kalian ini tersinggung dimana perekonomian kita disinggung dibilang masih ada masyarakatnya yang miskin. Kalaupun itu benar seharusnya sipembeli ini fokus ke daerahnya sendiri, karena belum tentu mereka juga lebih baik dari kita,”tandasnya

Baca juga: DPRD Sulbar Sayangkan Penjualan Salah Satu Pulau di Bala-balakang

Abd Rahim menambahkan, kalau pemprov Sulbar tersinggung harusnya kita bersikap, karena sampai saat ini kita pemerintah provinsi belum punya sikap. Kita hanya mendengar bahwa kasus ini ditangani oleh penyidik.
Ditempat yang sama, wakil ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah pada rapat tersebut menegaskan issu terkait penjualan pulau Malamber harus ditindaklanjuti karena telah menjadi issu nasional.
Menurut Usman Suhuria, penjualan suatu pulau adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang sehingga menjadi keharusan bagi DPRD Sulbar untuk menindaklanjuti issu tersebut karena ini soal harga diri daerah kita.” Tegas Usman (Shir)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here