Pemprov Sulbar Raih WTP Pengelolaan Keuangan yang Keenam Kali dari BPK RI

0
MAMUJU-Anggota VI BPK RI/pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A.,Ph.D., CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2019 melalui kepala BPK perwakilan provinsi Sulawesi barat, Muhammad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak.,CA., CSFA, dalam acara sidang paripurna DPRD provinsi sulawesi barat, Kamis (25/6/2020).
Pemeriksaan atas LKPD di merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada DPRD dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Mengawali sambutan yang disampaikan secara virtual melalui video konference, Harry Azhar Azis menyampaikan, bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memerhatikan empat hal yaitu.
1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan informasi laporan keuangan.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurut Harry Azhar Azis, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi barat tahun 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Dengan demikian, pemerintah Sulawesi barat telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulbar, antara lain penatausahaan aset tetap Pemprov Sulbar belum sepenuhnya tertib dan pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya mamadai.
“hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun opini sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah provinsi Sulawesi barat” jelas Harry
Lebih lanjut Harry menyampaikan, agar gubernur sulbar beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 15 tahun 2004.
Harry Azhar Azis juga mengingatkan, bahwa pencapaian opini WTP yang telah dipertahankan enam kali beturut-turut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyat provinsi Sulawesi barat. (Shir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here