Aliran Dana Hasil Penjualan Aset Pemda Mamuju Tidak Jelas

0

MAMUJU-Pembongkaran material bekas kantor DPRD Mamuju masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, material tersebut yang masuk dalam Aset Pemda Mamuju diketahui dijual seharga Rp 60 juta namun baru terbayarkan senilai Rp 8 juta.

“Ada beberapa hal yang menggeliat di publik terkait penjualan Aset bongkahan pembokarang gedung DPR lama yang saya dengar dijual Rp 60 juta, kalau pun benar, status hitungannya seperti apa,” kata Febrianto Wijaya, dalam RDP bersama BPKAD Mamuju, Selasa (15/9/2020).

Menurut Febrianto, terkait penjualan bongkahan kantor DPRD lama, bidang Aset tidak merinci secara detail volumenya.

“Saya masi bingung, karena dalam data tidak dijelaskan volume satuan harga barang-barang apa saja yang di jual, misalnya Besi, Paping Blok, Kuseng Kayu, Almunium, Pagar Kayu dan Atap,”

“Dalam data milik bidang Aset langsung total harga penjualan, kemudian dananya itu di stor ke mana kita tidak tahu,” tambah Febrianto.

Baca juga : Status Aset Daerah Pemkab Mamuju Tidak Jelas, DPRD Hearing Bersama BPKAD

Pemkab Mamuju Dinilai Tidak Transparan Dalam Pengelolaan Aset Daerah

Atas dasar tersebut, komisi II DPRD Mamuju meminta kejelasan terkait mekanisme pemusnahan bekas gedung DPRD lama.

“Apakah sistemnya melalui mekanisme atau hanya sistem tunjuk. Kalau dijual hanya Rp60 juta itu bagaimana kenapa baru dibayar Rp8 juta,”papar Febrianto.

Menjawab hal itu kepala bidang Aset, BPKAD kabupaten Mamuju, Sujanadi mengatakan, dari harga 60 juta, katanya yang di setor baru Rp 8 juta dengan alasan materialnya masih ada di lokasi sampai saat ini. Sebab, dengan adanya pandemi covid-19 tidak ada lagi pekerjanya.

Jawaban Sujandi tersebut menyambung penyampaian Hamka yang sebelumnya menjabat sebagai bidang Aset BPKAD Kabupaten Mamuju.

Ditempat yang sama, Mahyudin meminta BPKAD merincikan daftar pengelolaan aset daerah, termasuk kepemilikan unit mobil Rubicon, Toyota Landcouser, dan Fortune yang tak lagi diketahui keberadaannya.

“Dari tujuh lembar draf yang diberikan kepada kami, tidak terdapat satupun rincian jelas terkait kepemilikan aset daerah, padahal sebelumnya kami minta dirincikan karena kami di DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan aset sehingga kami tidak tahu mana yang masih aset daerah dan mana yang sudah milik orang lain,” tegas ketua Komisi II DPRD Mamuju ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here